Dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri So'E, jika ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan dengan Putusan Hakim pada tingkat pertama (baik perkara perdata maupun pidana), hukum menyediakan mekanisme untuk mengajukan Upaya Hukum.

Secara garis besar, upaya hukum dibagi menjadi dua kategori: Upaya Hukum Biasa (Banding dan Kasasi) serta Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali). Berikut adalah prosedur dan alurnya:

1. Upaya Hukum Perkara Perdata

Bagi pihak Penggugat atau Tergugat yang keberatan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri So'E, berikut opsinya:

A. Banding (Ke Pengadilan Tinggi Kupang)

Prosedur :

1. Diajukan secara elektronik melalui akun e-Court (untuk perkara yang sejak awal didaftarkan via e-Court) atau datang langsung ke PTSP Perdata Pengadilan Negeri So'E.
2. Membayar panjar biaya banding melalui Virtual Account bank yang ditunjuk.
3. Pemohon menandatangani Akta Pernyataan Banding.
4. Pemohon sangat disarankan menyusun dan menyerahkan Memori Banding (alasan keberatan), dan pihak lawan berhak mengajukan Kontra Memori Banding.
5. Berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) akan dikirim oleh Pengadilan Negeri So'E ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk diperiksa ulang.

B. Kasasi (Ke Mahkamah Agung RI)

- Jika putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Kupang masih dirasa belum adil, pihak yang kalah bisa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri So'E.
- Tenggang Waktu: 14 hari kalender setelah putusan banding diberitahukan secara resmi kepada para pihak.
- Prosedur: Menandatangani Akta Kasasi di PTSP Pengadilan Negeri So'E, membayar panjar biaya, dan wajib menyerahkan Memori Kasasi dalam waktu maksimal 14 hari sejak menyatakan kasasi (jika memori tidak diserahkan, kasasi otomatis gugur).

2. Upaya Hukum Perkara Pidana

Bagi Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak menerima putusan pidana Pengadilan Negeri So'E:

A. Banding (Ke Pengadilan Tinggi Kupang)

Tenggang Waktu: Wajib dinyatakan dalam waktu 7 hari kalender setelah putusan dijatuhkan/dibacakan (atau setelah diberitahukan jika Terdakwa tidak hadir). Jika lewat 7 hari tidak mengajukan, putusan dianggap berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Prosedur:

1. Terdakwa/Penasihat Hukum atau JPU datang ke PTSP Pidana Pengadilan Negeri So'E untuk menyatakan banding.
2. Petugas akan membuat Akta Pernyataan Banding yang ditandatangani oleh pemohon dan Panitera.
3. Pemohon dapat menyerahkan Memori Banding (tidak wajib untuk pidana, namun sangat disarankan).
4. Pengadilan Negeri So'E akan mengirimkan berkas perkara ke PT Kupang.

B. Kasasi (Ke Mahkamah Agung RI)

- Tenggang Waktu: 14 hari kalender setelah putusan banding dari PT Kupang diberitahukan kepada Terdakwa atau JPU.

- Prosedur: Menyatakan kasasi di PN So'E dan wajib menyerahkan Memori Kasasi dalam waktu 14 hari sejak pernyataan tersebut.

3. Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali diajukan langsung ke Mahkamah Agung, namun pendaftarannya tetap melalui PN PN So'E. PK dapat diajukan baik untuk perkara perdata maupun pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

- Alasan Pengajuan: Hanya bisa diajukan jika ditemukan Novum (bukti baru yang bersifat menentukan yang belum pernah diajukan di sidang sebelumnya), adanya pertentangan antar-putusan, atau adanya kekhilafan hakim yang nyata.
- Tenggang Waktu Perdata: 180 hari sejak ditemukan bukti baru (Novum) atau sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Tenggang Waktu Pidana: Tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu (khusus diajukan oleh Terdakwa atau ahli warisnya).